4. Pandangan Umum LKPJ 2005

PANDANGAN UMUM ANGGOTA FRAKSI-FRAKSI
DPRD KABUPATEN SOLOK
TENTANG
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
BUPATI SOLOK TAHUN 2005
Disampaikan Oleh Drs. MUKHLIS DENROS
Dari FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati,
Saudara Bupati dan Wakil Bupati Solok
Saudara Ketua, wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Solok
Saudara Muspida, ketua Pengadilan Negeri Koto Baru dan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru,
Saudara Sekda dan Jajaran Eksekutif
Saudara Pimpinan Ormas, Orpol dan Para Wartawan
Hadirin sidang dewan yang berbahagia.

Mengawali pandangan umum anggota Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Solok yang akan kami sampaikan ini layak kiranya kita sanjungkan puja dan puji kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga bisa menghadiri sidang paripurna pada hari ini, semoga kegiatan yang kita lakukan ini merupakan rangkaian ibadah yang bernilai pahala hendak-Nya.
Shalawat dan salam kita sampaikan kepada guru agung, pemimpin mulia, teladan abadi, Nabi Muhammad Saw yang telah mencontohkan kepada kita sebagai seorang negarawan yang punya komitmen yang teguh demi tegaknya nilai-nilai universal di dunia ini yaitu Keadilan dan Kesejahteraan untuk ummat dan bangsa.

Terima kasih kami sampaikan kepada ketua yang telah memberikan waktu dan tempat kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum anggota fraksi-fraksi tentang LKPJ Bupati Solok tahun 2005 yang disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Solok pada hari jum’at 19 Mai 2006, yang hari ini Senen 29 Mai 2006 kita menanggapi melalui pandangan umum anggota fraksi.

Hadirin, sidang dewan yang kami hormati,
Akhir bulan Maret 2006, kabinet Pemerintahan Palestina yang dibentuk Hamas dilantik. Seiring pelantikan itu, pemerintah Kanada mengumumkan penghentian bantuan dan kontrak dengan pemerintah Palestina. Sikap Kanada diikuti oleh Belanda. Belanda mengumumkan tidak akan berhubungan dengan Hamas.

Tampaknya ancaman Amerika Serikat untuk mengisolasi Hamas mulai terwujud. Namun Perdana Menteri Palestina, Ismail Haniya, tidak gentar dengan boikot dunia Barat atas pemerintahannya, ”Kami tidak akan bangkrut. Ada sumber bantuan alternatif”, katanya tegas.

Bagi kita, apa yang terjadi di Palestina hanyalah pengulangan sejarah. Dan menyingkap tabiat dasar Barat dalam berinteraksi dengan dunia Islam. Barat seperti ular. Lidahnya bercabang dua, selalu menerapkan standard ganda.
Barat selalu menekan negara-negara ketiga untuk menerapkan demokrasi. Tapi begitu demokrasi diterapkan dan dimenangkan oleh ”kekuatan yang tidak jinak” dengan Barat. Barat mengingkarinya. Ingat pengalaman Al Jazair, kemenangan FIS disabotase. Barat memakai kekuatan militer Al Jazair memberangus FIS. Begitu juga Erbakan di Turki, kini Hamas yang menang Pemilu di Palestina, berusaha dijegal dengan menstop semua bantuan keuangan dan kemanusiaan.

Alasannya, hanya karena Hamas menolak mengakui eksistensi Israel dan secara masif ingin mengenyahkan pendudukan Israel atas tanah Palestina, sementara, Barat tidak pernah menuntut apapun dari Israel. Karena itu, wajar jika Ismail Haniay mencap Barat rasis.
Sikap sengak Barat juga dirasakan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam kasus kontrak karya Freeport dan eksploitasi ladang minyak Blok Cepu terasa sekali tekanan Pemerintah Amerika Serikat. Menlu Condoleezza datang, kontrak Exxon Mobile ditandatangani.
Sebenarnya bukan hanya Amerika yang bersikap jumawa kepada Indonesia, Australia, tetangga dekat keturunan Barat, pun tak kalah usilnya. Banyak kebijakan luar negerinya yang menyinggung rasa kedaulatan Indonesia. Kasus teranyar Australia memberi suaka kepada 40 orang warga Papua. Jelas itu bukan sikap negara yang bersahabat. Padahal, kita tidak pernah punya dosa dengan Australia.

Namun, kita tak perlu emosional untuk menghadapi sikap usil itu. Karena jika dimanja makin menjadi-jadi. Jadi tidak salah jika pemerintah mengambil kebijakan untuk mengambil jarak secara diplomatik dengan Australia, masih banyak kok negara yang lebih sopan dan bermartabat dalam bersahabat dengan kita.[Majalah Saksi no. 16/April 2006, hal 1].

Hadirin, sidang dewan yang kami hormati,
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban [LKPJ] Kepala Daerah dahulu kita kenal dengan Laporan Pertanggung Jawaban [LPJ] Kepala Daerah adalah sebuah sarana untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah selama satu tahun ini dalam hal memfungsikan diri sebagai pelayan masyarakat, yang intinya sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan masyarakat merasakan memang mereka dilayani dengan baik disamping mereka merasakan ada kenikmatan dan keuntungan yang diperoleh selama ini.

Bagi masyarakat luas, tidak begitu penting siapa yang menjadi Bupati di Kabupaten Solok ini selama ada tiga hal, pertama; ketentraman dan keamanan hidup di Kabupaten Solok, jauh dari kegaduhan dan tindakan anarkhis antara warganya, kedua; peluang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup terbuka luas dalam rangka mencari penghasilan diberbagai sektor kehidupan, dan ketiga; segala kepentingan mereka terlayani dengan baik, mudah, murah dan cepat.

LKPJ bukanlah bermaksud untuk menuding, memojokkan, menghantam apalagi untuk menjatuhkan eksekutif tapi dalam rangka mengevaluasi kinerja selama satu tahun ini agar diperbaiki dan ditingkatkan sejauh mana keberadaan Pemerintah Daerah memfungsikan diri sebagai pelayan masyarakat, karena anggaran yang dianggarkan untuk kerja tersebut tidaklah sedikit dan memang demikian keberadaan kita baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, yang telah mempercayakan posisi kekuasaan dan kekuatan kepada tiga unsur tersebut.

Hadirin, sidang dewan yang kami hormati,
Ketika khalifah Harun Al Rasyid menyampaikan LKPJ-nya di hadapan rakyatnya yang memang yang memang setiap tahun dia selalu mengajak masyarakatnya untuk mengevaluasi kinerja khalifah dan jajarannya dalam rangka melayani rakyat. Hampir satu jam dia menyampaikan pidatonya, terasa kering kerongkongannya maka disediakan segelas air minum untuk sang khalifah, sebelum dia melanjutkan pidato kenegaraan, terdengar suara dari belakang, shaf terakhir menyampaikan aspirasinya,”Hai khalifah, seandainya engkau tidak menemukan air minum detik ini bagaimana?”. Harun Al Rasyid menjawab,”Saya akan mengerahkan pasukan untuk mencari segelas minum”, sang rakyat bertanya lagi,”Bila pasukan anda tidak menemukan segelas airpun?” Khalifah menjawab,”Saya akan mengeluarkan sayembara yang isinya, siapa yang bisa mencarikan untuk saya segelas air, akan saya berikan separo kerajaan ini untuk dia”.

Sang khalifah melanjutkan pidato LKPJ-nya hingga tuntas, tapi sebelum dia mengakhiri, sang rakyat yang tidak dikenal itu bertanya lagi,”Wahai khalifah, bila air yang anda minum tadi tidak dapat dikeluarkan lagi bagaimana?” khalifah dengan tenang menjawab,”Saya akan kerahkan seluruh dokter kerajaan untuk mengeluarkannya”, ”Bila dokter kerajaanpun tidak mampu menyelamatkan anda?”, sela pemuda itu, sang khalifah yang bijaksana itu memberikan jawaban,”Saya juga akan mengeluarkan sayembara, barangsiapa yang bisa mengeluarkan air di dalam tubuh saya, maka akan saya berikan kepadanya seluruh kerajaan ini”, luar biasa sayembara yang dikeluarkan khaifah Harun Al Rasyid.

Sang pemuda tadi menyimpulkan dialognya dengan kalimat,”Ya khalifah, apa yang bisa anda banggakan dengan kekuasaan yang anda miliki ini, lebih berharga segelas air putih dari kerajaan ini bahkan air seni anda lebih berharga dari seluruh kerajaan ini, untuk itu hai khalifah janganlah anda silau dengan kemegahan kerajaan lalu melupakan rakyat yang telah mengamanatkan kekuasaan kepada tuan, dengan kekuasaan itu sudahkah rakyat anda merasakan aman, tentram, nyenyak tidurnya, hidupnya sejahtera dan mereka terlayani dengan baik”, Harun Al Rasyid dengan senang hati menerima dan memahami kritikan dari rakyatnya yang disampaikan secara lansung tanpa basa basi.

Hadirin, sidang dewan yang kami hormati,
Dalam rangka menyimak pidato Bupati Solok tentang LKPJ yang dilampiri dengan bahan-bahan kajian nampaknya semua berjalan sesuai dengan harapan, sedikit bahkan tidak ada masalah yang dapat dikritisi dari laporan tersebut, tapi dikala kita membandingkan antara idealita dengan realita yang sebenarnya terjadi di lapangan maka sungguh masih banyak yang perlu kita perbaiki dan kita tingkatkan kinerja ini untuk tahun-tahun yang akan datang.
Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan di Kabupaten Solok ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan yang perlu mendapat evaluasi diantaranya;

1. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di Kabupaten Solok, Pemerintah Daerah telah melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan seperti Musrenbang Nagari, yang usulan kegiatannya melihat skala prioritas. Namun usulan masyarakata nagari tersebut banyak yang hilang di tengah jalan karena tidak dikawal dengan baik oleh wali nagari, bahkan berkali-kali usulan tersebut diperjuangkan hingga kecamatan juga kabupaten, akan tetapi dalam pembahasan di DPRD yang melibatkan eksekutif dan legislatif tidak nampak hasilnya, sehingga wajar bila masyarakat dalam nagari melontarkan kalimat,”Tidak ada artinya kita sibuk dengan kegiatan musrenbang, toh hasilnya sudah bertahun-tahun tidak nampak”.

Kekecewaan masyarakat kita ini perlu diberi solusinya dengan memperbanyak dana partisipatif bila kegiatan tersebut tidak mungkin bisa dijadwalkan dalam anggaran APBD. Ketersediaan dana partisipatifpun tidak efektif bila tidak ada sosialisasi kepada masyarakat secara intensif. Bahkan sebenarnya dana partisipatif ini lebih nampak hasilnya dengan kualitas yang baik karena masyarakat menambah partisipasinya berupa dana dan tenaga sehingga hasilnya bisa empat kali lipat dari anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, ironinya banyak masyarakat dan staff di nagari tidak mengetahui kalau ada dana partisipatif yang bisa mereka peroleh.

2. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Solok mencanangkan pola pelayanan yang disebut dengan pelayanan umum satu pintu plus, untuk memberikan pelayanan yang prima tersebut diwujudkan melalui pembentukan satu pos pelayanan terpadu yang memberikan pelayanan publik masyarakat di Kabupaten Solok berupa pengurusan berbagai macam perijinan melalui satu pintu dengan tujuan menciptakan penyederhanaan prosedur, menciptakan kemudahan dan kepuasan dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Akan tetapi realita yang dihadapi jauh berbeda, masih banyaknya masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan ini dengan ungkapan ,”Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah”, nampaknya pelayanan cepat, mudah dan murah bukan/belum milik masyarakat luas, tetapi untuk para pejabat di daerah ini sehingga terkesan diskriminatif.

Dua kasus anggota DPRD dari komisi A yang namanya kami rahasiakan menggunakan jasa pelayanan satu pintu ini, sungguh menyesalkan sekali, tidak akan cepat, mudah dan murah dalam pelayanan bila mereka tidak kenal dengan petugas yang ada disana. apalagi pelayanan dalam nagari, perlu tangan-tangan trampil untuk memulainya, ketika kita mengurus KTP, hari pertama/kedua meminta blangko di Jorong tidak ada persyaratan yang menyulitkan, hari kedua/ketiga di nagari persyaratan membuat KTP harus dilengkapi dengan kartu keluarga, IMB dan tanda lunas PBB, penyelesaian KTP di kantor camat pada hari ketiga/keempat harus dilengkapi dengan Akta Nikah, berapa panjang prosedur dan banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi hanya untuk mengurus satu KTP. Sehingga wajar bila kita cek masyarakat kita yang punya KTP dapat diasumsikan tidak sampai 50 persen, karena mereka malas untuk mengurusnya selain menguras waktu, tenaga juga biaya dan perasaan.

3. Pemberian Bantuan Tunai Lansung dari konvensasi BBM menuai kritik oleh beberapa pihak, sebenarnya ini bukanlah kasus di daerah kita saja tapi kasus Nasional yang sangat menyedihkan. Maksud baik Pemerintah Pusat dan Daerah tidak selamanya berakibat baik dan tidak selamanya memberikan dampak yang baik pula.

Ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan; a]. Pemberian Dana Segar kepada masyarakat dalam rangka memberikan bantuan kehidupan yang sulit bukanlah sikap yang terpuji, terkesan mengajarkan didikan malas untuk bekerja, hanya menadahkan tangan saja tanpa usaha, padahal pepatah kita telah mengajarkan ,”Jangan berikan ikan tapi berikan kail”. b]. Banyak masyarakat yang seharusnya dan layak untuk menerima dengan kriteria yang telah ditentukan tapi merasa tidak mendapatkan karena nama mereka tidak masuk dalam data yang dicatat BPS melalui tenaga di jorong-jorong, sementara orang-orang yang mampu dan masyarakat miskin di jorong/ nagari tersebut tahu kalau mereka mampu lagi kaya tapi mendapat bagian juga, ini artinya pendataan tidak akurat, asal-asalan saja, hal ini terjadi di Simpang Tanjung Nan Ampek, Nagari Bukik Kanduang, di Dilam dan tempat-tempat lainpun tidak berbeda kasusnya.

4. Pendidikan adalah sektor terpenting untuk merubah kondisi masyarakat menjadi terpelajar, berbudi luhur dan punya peradaban. Ini kita sadari bersama. Itulah makanya Bung Karno menyatakan dalam suatu kesempatan,”Berikan kepada saya seribu pemuda maka saya akan memindahkan Gunung Semeru, tapi berikan kepada saya seorang pemuda yang berpendidikan dan bersemangat maka saya akan mengubah dunia”. Seorang ulama Mesir terkenal yang syahid oleh peluru panas rezim Gamal Abdul Naser bernama Hasan Al Banna, ketika ditanya oleh ulama lain, selama hidupnya sudah berapa buku yang dia cetak. Maka Hasan A Banna menjawab,”Tugas saya bukan mencetak buku tapi saya akan mencetak kader-kader penerus da’wah Islam dan merekalah nani yang akan mencetak buku-buku berapapun anda kehendaki”.

Pendidikan atau tarbiyah sangat penting sekali untuk kemajuan daerah ini, semua itu harus didukung oleh sarana dan prasarana, mungkinkah kita akan melahirkan kader bangsa yang baik bila bangunan sekolah mereka reot, atapnya sudah bolong-bolong, meja dan kursi untuk belajar sudah patah dan compang camping, dikala hujan bocor sudah pasti, dikala badai bangunan itu akan porak poranda. Mungkinkah kita akan melahirkan putra daerah yang berkualitas kalau para murid kita dibebaskan untuk mencontek ketika ujian dengan alasan mengejar target kelulusan seratus persen, mereka dibiarkan saja menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya dalam jam sekolah. Mana mungkin pendidikan berkualitas akan kita raih dikala kesejahteraan guru tidak diperhatikan sehingga ada sebagian para pendidik sibuk memenuhi tuntutan hidupnya dijam-jam sekolah.
5. Bidang kesehatanpun demikian, banyak kemajuan yang telah kita raih dan itu tidak dipungkiri tapi masih banyak pula perlu dibenahi diantaranya Pustu [Puskesmas Terpadu] yang tidak punya peralatan kesehatan seperti di Panyakalan sehingga pelayananpun asal jadi, bangunan pustu yang sangat memprihatinkan seperti di Bukit Bais Sungai Lasi. Tidak terdeteksinya wabah penyakit kangker payudara di Kecamatan Danau Kembar dan Lembah Gumanti. Jarangnya kunjungan dokter ke Puskesmas dan apalagi ke Posyandu sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat di Kecamatan IX Koto Diatas.

Kita memang mengakui bahwa Kabupaten Solok ini luas sementara anggaran yang disediakan pada dinas kesehatan belum bisa memenuhi seluruh keinginan masyarakat. Dinas Kesehatan lebih banyak bersifat pelayanan kepada masyarakat yang seharusnya tidak ada target-target PAD yang dikejar tiap tahun, kami menyarankan tahun 2007 APBD Kabupaten Solok yang terkait dengan Dinas Kesehatan ditingkatkan, tidak ditargetkan PAD pada instansi ini namun konsekwensinya pelayanan masyarakat di tingkatkan dengan GRATIS

Hadirin sidang dewan yang kami homati
Demikian sedikit evaluasi kinerja Pemerintah Daerah yang dapat saya sampaikan dengan maksud untuk kebaikan kita bersama, sebuah kerja tanpa evaluasi menjadikan kita puas tapi tidak berarti, evaluasi tanpa mau memperbaiki diri itupun sia-sia. Mari kita benahi bersama-sama demi kepentingan masyarakat Kabupaten Solok. Semoga ini dapat memperkaya dalam pembahasan pada sidang-sidang DPRD selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini.

Wabillahittaufiq walhidayah
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Aro Suka, 29 Mai 2006
Anggota DPRD Kabupaten Solok
Fraksi Keadilan Sejahtera

Drs. Mukhlis Denros